Deklarasi Zona Integritas Tahun 2018

IMG-20180223-WA0078[1]

Jumat tanggal 23 Januari 2018, KPPN Saumlaki melaksanakan kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara yang berlangsung di aula KPPN Saumlaki di Jalan Ir. Soekarno, dimulai  pukul 09.00 WIT, dihadiri oleh pimpinan 8 satuan kerja mitra KPPN meliputi : BPKAD Kab. Maluku Tenggara Barat, Dinas PMD Kab. Maluku Tenggara Barat, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat, Polres Maluku Tenggara Barat, Pengadilan Negeri Saumlaki, Bandara Mathilda Matlayeri Saumlaki RUTAN Saumlaki, dan KP2KP Saumlaki; Ketua Majelis Ulama Kab. Maluku Tenggara Barat, 3 orang perwakilan dari kalangan pengusaha supplier barang/jasa, dan para  pegawai KPPN saumlaki baik dari unsur ASN maupun PPNPN.

Pencanangan dan Deklarasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KPPN Saumlaki merupakan pelaksanaan amanat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-814/PB/2016.  KPPN Saumlaki sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara di daerah, melakukan penyaluran pembiayaan atas beban APBN, melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan penyaluran anggaran belanja untuk pembangunan yang dananya bersumber dari APBN, KPPN Saumlaki menjalankan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang meliputi : Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Integritas merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan KPPN Saumlaki. Dengan integritas yang tinggi maka setiap insan KPPN Saumlaki dapat mengawal setiap penyaluran dana APBN untuk pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga cita-cita NKRI yang tercantum dalam UUD 1945 dapat diwujudkan.

“Setiap pegawai KPPN Saumlaki harus mampu bekerja secara profesional, melaksanakan sinergi internal dan dengan mitra kerja, memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan senantiasa melakukan upaya perbaikan, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam rangka menuju kesempurnaan dalam layanan.” tegas Kepala KPPN Saumlaki, Teguh Irwono.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menghasilkan banyak inovasi dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi seperti : MPN G2 yang sangat membantu para wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dalam penyetoran penerimaan negara, membantu tersedianya data penerimaan negara secara real time, SPAN yang mengintegrasikan proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, OMSPAN yang dapat dimanfaatkan oleh para pengelola keuangan untuk melakukan monitoring data perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, SAKTI, e-rekon LK yang dengannya proses rekonsiliasi keuangan antara satuan kerja dengan Bendahara Umum Negara dapat dilakukan secara online, lebih mudah dan menghemat waktu serta biaya; e-office dan yang akan segera di-launching adalah e-spm. Kesemuanya itu dilakukan dalam upaya meningkatkan kemudahan, kepuasan stake holder atas layanan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Berkenaan dengan pencanangan Zona Integritas tersebut, Kepala KPPN Saumlaki meminta dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Daerah, satuan kerja, kalangan pengusaha, dan seluruh pegawai KPPN Saumlaki, sehingga KPPN Saumlaki dapat mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dicita-citakan.

Sebagai wujud kesiapan dan kesungguhan untuk mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, para pegawai mendeklarasikan Pakta Integritas, dipimpin oleh Kepala KPPN Saumlaki. Inti dari isi deklarasi adalah tekad untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai pengelola keuangan negara secara bersih, tertib, transparan, profesional dan akuntabel, berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, tidak terlibat dalam konflik kepentingan, dan menyampaikan informasi apabila terjadi penyimpangan integritas. Setelah membacakan deklarasi, dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh Kepala KPPN Saumlaki dan seluruh pegawai.

IMG-20180223-WA0070[1]

Sebagai bentuk dukungan terhadap tekad KPPN Saumlaki, undangan dari satuan kerja mitra KPPN Saumlaki, Ketua MUI Kab. Maluku Tenggara dan perwakilan pengusaha melakukan deklarasi dukungan dan diikuti pula dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas.

IMG-20180223-WA0091[1]

Seusai pelaksanaan Deklarasi, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Anti Korupsi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat, Frenkie Son, SH, MM, M. Hum. Frenkie memaparkan pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disertai dengan contoh-contoh yang mudah dipahami para peserta. Pemaparan materi ini mendapat perhatian yang tinggi dari para peserta, yang ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pegawai KPPN Saumlaki dan dari satuan kerja, terkait dengan resiko hukum dalam proses pencairan dana di KPPN, pelaksanaan anggaran di satuan kerja dan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, beberapa pertanyaan yang menyangkut gratifikasi dalam kaitannya dengan budaya/kearifan lokal juga disampaikan oleh peserta.

IMG-20180223-WA0088[1]

IMG-20180223-WA0089[1]IMG-20180223-WA0071[1]

Pelaksanaan acara deklarasi dan pemaparan materi Antikorupsi mendapatkan tanggapan positif dan apresiasi dari peserta. Hal ini diungkapkan oleh beberapa peserta acara yang dimintai pendapat setelah selesainya acara. Kompol Sebastian Melsasail, Wakapolres sekaligus Ketua Tim Saber Pungli Kab. Maluku Tenggara Barat menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh KPPN Saumlaki. “Kegiatan ini sangat membantu tugas-tugas kami. Tugas kami menjadi lebih ringan”.

Yustinus Lawalate, Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki mengapresiasi acara tersebut. “Saya mengapresiasi dan menyambut positif kegiatan tersebut. Saya sangat senang dan bangga bisa datang serta menandatangani dokumen pakta integritas tersebut”.

Pudjiono, Kepala Seksi PDMS KPPN Saumlaki menyambut baik dan berharap sosialisasi tentang hukum dapat diadakan lagi di waktu-waktu mendatang. “Menurut saya (pemaparan materi Antikorupsi) merupakan hal yang baik sekali, terutama itu sangat berguna dan membantu sekali untuk teman-teman di jajaran KPPN Saumlaki. Itu kan merupakan pengetahuanhukum bagi teman-teman di KPPN yang mana pekerjaan tiap hari itu ada kaitannya dengan masalah-masalah yang berdampak hukum. Jadi itu adalah sangat perlu sekali. Syukur-syukur kalo kegiatan-kegiatan ini bisa diadakan lagi, seperti capacity building”. (TI)

fotodgundangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *