SURVEI SIMPLIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN SPJ/LPJ SEKOLAH

Dalam rangka upaya simplifikasi pertanggungjawaban SPJ/LPJ Bantuan Pemerintah, khususnya yang dikelola oleh sekolah, Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan surat Nomor : S-1944/PB/2018 tanggal 23 Februari 2018 menugasi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN di seluruh Indonesia untuk kembali melakukan survei. Hal ini dilatarbelakangi masih adanya keluhan dari guru/kepala sekolah yang diterima oleh Presiden dan Menteri Keuangan mengenai pelaporan SPJ/LPJ yang merepotkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, KPPN Saumlaki pada hari Senin dan Selasa (26-27 Februari 2018) melaksanakan survei ke 10 sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA yang berada di wilayah Saumlaki, di mana masing-masing tingkat minimal 3 sekolah. Survei dilaksanakan di 4 sekolah lanjutan tingkat atas, 3 sekolah lanjutan pertama dan 3 sekolah dasar, di wilayah Saumlaki. Adapun responden survei untuk tiap sekolah adalah kepala sekolah dan guru.

IMG-20180226-WA0021[1]IMG-20180226-WA0075[1]

Survei simplifikasi pertanggungjawaban SPJ/LPJ sekolah ini bertujuan, pertama : mengetahui bagaimana guru dan kepala sekolah menyusun laporan administrasi dan laporan keuangan. Kedua, mengetahui persepsi dan kepala sekolahdalam menyusun laporan administrasi dan laporan keuangan. Ketiga, memberikan rekomendasi atas penyederhanaan pertanggungjawaban SPJ/LPJ sekolah.

IMG-20180226-WA0023[1]

Dari hasil kunjungan di sekolah tingkat menengah atas yang sudah disurvei, menurut Pudjiono, Kepala Seksi PDMS KPPN Saumlaki, survei yang dilakukan oleh KPPN mendapat tanggapan secara positif dari para responden. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi pihak sekolah untuk menyampaikan apa-apa yang dirasakan menjadi kendala. Sedangkan mengenai kendala yang disampaikan oleh responden, lebih pada ketepatan waktu bantuan diterima.

Sebetulnya, kendalanya itu bukannya kesulitan di bidang pelaporannya, tetapi kendalanya itu karena ketepatan waktu pencairan dana. Jadi masuk ke rekening sekolah itu terlambat. Jadi (waktu) membuat laporannya mepet“. Jelas Pudjiono.

Hasil survei tersebut oleh KPPN Saumlaki akan disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku untuk direkapitulasi, dan selanjutnya disampaikan kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. (TI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *